Kota Tangsel NEWS

Biem Benjamin Sueb Harap Bansos Tangsel Tepat Sasaran

Biem
Biem Harap Bansos Kota Tangerang Selatan Bisa Tepat Sasaran

Biem Benjamin menyebut bahwa banyak warga yang tedampak Covid-19 tidak menerima Bantuan Sosial (Bansos).  Sejak kota Tangerang Selatan menerapkan Pembatasan Sosial Beskala Besar (PSBB), ekonomi rakyat drop karena ekonomi nyaris tidak bergerak.

“Banyak kabar beredar di tengah masyarakat yang mengatakan tidak tahu bagaimana prosedur untuk mendapatkan bansos Tangsel tersebut,” kata Biem Benjamin Sueb di Ciputat, (29/5).

Biem Benjamin Sueb yang mantan anggota DPR RI Fraksi Gerindra ini mengatakan, banyak warga Tangsel yang terdampak covid-19 karena kehilangan mata pencaharian. Jadi terdampak ini bukan hanya karena positif covid-19, melainkan dampak ekonomi terkait penerapan PSBB ini juga menimbulkan dampak bagi warga.

“Masyarakat sendiri kurang mendapatkan informasi yang cukup, terkait pembagian bantuan sosial. Hal ini menyebabkan ada banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial, tapi tidak pernah menerima,” ungkap Biem.

Biem melansir informasi dari Ombudsman, di kota Tangsel terdapat 20 aduan menyangkut Bansos ini. Pengaduan masyarakat yang diterima Ombudsman berupa masalah persyaratan dan prosedur bantuan sosial.

Masyarakat mengeluhkan bahwa untuk menerima bantuan tersebut tidak jelas, karena banyak masyarakat terdampak yang tidak menerima dan tidak tepat.

“Banyaknya keluhan masyarakat yang mengadukan ke Ombudsman RI, ini menunjukkan Pemkot melakukan pemutakhiran data warga kota Tangsel,” kata Biem.

Masih menurut Biem,  pemerintah kota Tangsel harus bisa bersinergi dengan pihak-pihak lain, seperti pemerintah pusat, provinsi, hingga desa dan aparat RT/RW. Dengan demikian pemutakhiran data bisa segera disusun, kemudian bisa terintegrasi sebagai pedoman dan penyaluran di lapangan.

“Maka menjadi wajar kalau warga pun akhirnya keluar rumah untuk bisa mempertahankan hidupnya,” jelasnya.

Biem menilai, pelaksanaan PSBB di kota Tangsel selama ini kurang maksimal. Pelanggaran PSBB kerap terjadi, karena pemerintah tidak mampu memberikan akses terhadap kebutuhan mendasar dari warga.

Pengaduan Ombudsman

Menurut Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten, Dedy Irsan, Jumat (29/5), aduan yang masuk ini di Tangerang Raya ini paling tinggi di seluruh Indonesia.

“Ombudsman Banten menerima 116 laporan/pengaduan. Sebanyak 105 aduan (90%) terkait bansos bagi warga terdampak,” kata Dedy.

Lanjut Dedy, sebaran asal pengaduan di Provinsi Banten didominasi dari wilayah Tangerang Raya, yakni 60 aduan. Dengan rincian Kota Tangerang Selatan 20 aduan, Kota Tangerang 21 aduan, dan Kabupaten Tangerang 19 aduan.